Danu Hamidi: Dinas PUPR Diminta Serius Tangani Jalan Poros Disetiap Kecamatan

Politik

 

KARAWANG.(MSS),-Sudah menjadi kewajiban para wakil rakyat untuk peka terhadap Aspirasi dan terus memperjuangkan kepentingan Masyarakat di daerah pemilhannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Karawang H.Danu Hamidi saat menggelar reses terahir di Desa Gempol Kolot Kecamatan Banyusari belum lama ini.

 Menurutnya, Pemkab Karawang melalui dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) ditahun anggaran 2017, harus lebih konsentsrasi penuh untuk menuntaskan pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur jalan disetiap pedesaan, pasalnya masih banyak jalan poros untuk wilayah pertanian di Kecamatan Banyusari belum tersentuh peningkatan jalan dengan kwalitas rigit beton.

”Saya harap dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) ditahun anggaran 2017, harus lebih konsentsrasi penuh untuk menuntaskan pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur jalan disetiap pedesaan, karena erat kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan” tuturnya usai acara reses belum lama ini.

Dikatakannhya, Dinas PUPR yang sebelumnya Dinas BMP Kabupaten Karawang diupayakan harus menghitung kebutuhan peningkatan jalan poros disetiap kecamatan yang perlu dilakukan peningkatan. Karena jalan poros itu rata-rata bersentuhan dengan areal pertanian disetiap kecamatan. “Untuk mempermudah kepentingan para petani di Kabupaten Karawang. Pihak Dinas PUPR harus turun langsung ke lapangan untuk mengukur kebutuhan  infrastruktur jalan poros. Sebab anggaran ditahun 2017 Dinas PUPR mencapai 700 milyar lebih.Saya kira cukup jika konsentrasi untuk kebutuhan jalan poros disetiap kecamatan Kabupaten Karawang,”katanya.

Selanjutnya diamengatakan, jika setiap tahun anggaran APBD Karawang pihak Dinas PUPR terprogram dengan baik. Maka lanjut Danu dalam waktu 3-4 tahun kedepan persoalan infrastruktur jalan poros yang dibutuh masyarakat akan terealisasi semua. “Dengan kondisi jalan yang bagus maka para petani akan diuntungkan. Karena nilai jual harga gabah akan tinggi pada saat panen raya,”paparnya

Ditempat yang sama, Sunardi, Kepala Desa Gempol Kolot, mengatakan terkait kebutuhan peningkatan jalan poros disetiap desa di Kecamatan Banyusari merupakan kebutuhan vital bagi para petani. Sebab masyarakat di 12 desa mayoritas mengandalkan kehidupannya dari sektor pertanian. “Mayoritas kehidupan masyarakat di 12 desa di kecamatan Banyusari itu bertani. Dengan kondisi infrastruktur jalan kurang baik. Maka para petani tetap kehidupannya akan terasa sulit. Sebab harga jual gabah sering dipermainkan para tengkulak dengan alasan biaya angkut dobel. Ahirnya para petani menerima permainan harga dari  para tengkulak,”ujarnya

Dikatakan, kebutuhan infrastruktur jalan  poros di Desa Gempol Kolot menuju areal pertanian diperkirakan sekitar 1.2 kilo meter lagi yang belum tersentuh peningkatan. “Total jalan poros di Desa Gempol sekitar 2.5 km. Yang sudah ada peningkatan sekitar 1.3 km. Sisanya sekitar 1.2 km belum ada peningkatan. Saya berharap kepada para wakil rakyat agar serius mendorong kepeda pemerintahan untuk konsen terhadap kebutuhan jalan poros di tahun anggaran 2017,” pungkasnya. (yos) 

 

 

 

Tinggalkan Balasan