KARAWANG.(MSS),-Kadisdikpora Kabupaten Karawang H.Dadan Sugardan, serius menanggapi Adanya rencana Kemendikbud Muhadjir Efendi menghapus Ujian Nasional (UN) ditahun 2017. Yang ditemui saat menghadiri kegiatan sosial di SMK Tri Mitra Kotabaru.
Menurut Dadan Sugardan, Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. Dan negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah. “Saya rasa masih sebatas rencana yah, terkait yang akan dilakukan oleh Kemendikbud tentang penghapusan Ujian Nasional (UN). Rencana moratorium tersebut juga disuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah,”ujarnya kepada bebeapa awak media. Selasa (29/11).
Dikatakannya, sebenarnya UN itu akan diserahkan ke daerah masing-masing, dan yang di daerah dituntut agar selalu siap menjalankan perubahan kebijakan dari kementerian. “Memang sebenarnya di daerah sudah siap yah, karena sudah terbiasa melakukan pembuatan kisi-kisi soal. Jadi dengan adanya UN diserahkan ke daerah. Nanti juga akan dilakukan latihan cara pembuatan soal. Jika UN diserahkan ke daerah. Karena menyangkut SDM yang harus betul betul dipersiapkan, ”ujarnya.
Terkait aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan diserahkannya UN ke daerah sambung Dadan. Antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan lingkungan. “Semuanya harus dipersiapkan, supaya daerah pun benar-nenar mampu menjalankan perubahan kebijakan terkait penyerahan UN ke daerah. Jadi nanti ada evaluasi untuk SMA atau SMK untuk diserahkan ke provinsi masing-masing, sedangkan untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota,” jelasnya.
Lebih lanjut Dadan juga menjelaskan terkait akan digelarnya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disetiap SMK dan SMA. Menurutnya, kemungkinan besar rencana UNBK itu akan batal dilaksanakan, karena UN akan diserahkan kepada daerah masing-masing. “Bukan tidak mungkin UNBK akan dibatalkan. Kita masih nunggu Kepresnya tentang UN yang akan diserahkan ke setiap daerah. Ok nanti dikabari lagi yah kalau sudah turun kepresnya terkait kebijakan itu,”pungkasnya. (yos).