KARAWANG.(MSS),-Pasca pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali Apur sepanjang dua kilometer yang didanai APBD tahun 2016 di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari, menjadi persoalan baru bagi Pemdes setempat. Pasalnya, warga Kampung Jungklang menghendaki agar normalisasi sungai tersebut dilakukan sampai ke hulu sungai, hingga persoalan banjir yang dialami warga sekitar akibat meluapnya air dari sungai Apur masuk ke pemukiman, tidak terjadi lagi.
Menurut Kepala Desa (Kades) setempat, H. Saripudin, dirinya mengakui akibat pendangkalan sungai Apur sebagai saluran pembuang, jika hujan turun agak lama, maka airnya akan meluap ke wilayah pemukiman warga yang dilintasi sungai ini.Kejadian tersebut menjadi kekhawatiran warga selama ini, karenanya pihaknya mengajukan normalisasi sungai ini kepada pemerintah daerah, pengajuan tersebut kini sudah direalisasikan melalui Dinas Binamarga, dengan melakukan normalisasi disepanjang 2 kilometer.
“Pengerjaan normalisasi sungai apur sepanjang dua kilometer sudah selesai dilakukan oleh pihak Pemerintah daerah melalui dinas Binamarga, nah pasca proyek tersebut, warga medesak kepada kami, agar nomalisasi dilakukan sampai ke hulu sungai, mereka masih khawatir sungai tersebut belum mampu menampung air jika hujan turun yang selama ini selalu menghantui kenyamanan lingkungan.” Tuturnya, Rabu (30/11).
Dikatakannya,, dengan adanya desakan dari warganya, untuk melanjutkan pengerjaan normalisasi di sungai tersebut, dinilai menjadi persoalan baru bagi Pemerintah Desa, disatu sisi, sambung Kades, normalisasi memang perlu dilakukan, namun dilain sisi bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kali ini hanya untuk disepanjang dua kilometer, seperti yang sudah dikekerjakan.
“Bagi Pemdes ini menjadi persoalan baru, selain dari desakan warga kami, normalisasi sungai pembuang ini memengharus diselesaikan secara tuntas hingga kehulu sungai, karena walaupun suah dilakukan normalisasi ke bagian hilir sungai, namun warga kami tetap menghendaki dilakukan normalisasi hingga ke hulu sungai.” Ucapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Kades segera melakukan kordinasi dengan pihak Binamarga untuk meminjam alat berat, untuk melanjutkan proyek normalisasi, pihak Binamarga pun mengijinkan alat berat eksapator untuk di gunakan, dengan biaya mobilisasi dan operasionalnya harus ditanggung oleh pemdes, kini proyek tersebut sudah berjalan kendati Kades masih kelimpungan untuk biaya operasiaonalnya.
“Pada akhirnya saya berkordinasi dengan pihak Binamarga, untuk meminjam alat berat, padahal untuk biaya operasionalnya belum ada persiapan, diharapkan untuk biaya operasional proyek tersebut ada kesadaran warga untuk berswadaya, karena poryek ini untuk kepentingan bersama, dan yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran warga untuk mendukung berjalannya proyek normalisasi ini hingga tuntas.”harapnya.
Menurut Ust H Gojali salah seorang tokoh masyarakat sekitar, normalisasi sungai Apur ini, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Daerah atas dasar pengajuan Pemdes, menurutnya ini langkah positif untuk menjawab kekhawatiran warga masyarakat selama ini, terkait meluapnya saluran pembuangsungai Apur.“ Langkah yang dilakukan Pemdes terkait normalisasi ini tepat waktu sekaligus menjawab kekhawatiran warga tentang sering meluapnya sungai Apur hingga ke pemukiman warga, diharapkan setelah dilakukannya normalisasi sungai ini,warga sadar untuk tidak membuang sesuatu yang mengaibatkan terjadinya penumpukan sampah disungai ini. Kami sangatberterima kasih atas upaya pemerintah desa dan pemerintah daerah atas segala kepeduliannya kepada warga.” Pungkasnya.(yos).
