KARAWANG.(MSS),-Pemerintah Desa Gembongan Kecamatan Banyusari mendukung langkah para pengelola Bumdes disetiap desa dipercaya oleh pihak Hiswana migas untuk mengelola pendistribusian gas 3 kg bersubsidi (Simelon). Halitu dilakukan agar pendistribusiannya tepat sasaran sesuai kebutuhan warga masyarakat.
“Llangkah seperti ini perlu keseriuasan dari pihak Hiswana Migas untuk memberikan kepercayaan kepada setiap bumdes dalam mengelola pendistribusian simelon. Pasalnya, kelangkaan gas melon yang terjadi belakangan ini, membuat resah masyarakat”tegas Kepala Desa Gembongan, Iding Suhardi SE. Selasa (22/11).
Bagiamana tidak resah tambahnya, pada saat langka gas 3 kg. Semua warga kesulitan untuk membeli gas melon. Kalau pun ada di warung harganya mencapai dua puluh dua ribu rupiah, bahkan ada yang menjual hingga Rp 25 ribu, memang untuk para pengecer bukan wilayah pengawasan Hiswana Migas, namun bagaimanapun hal ini perlu dikendalikan. Pihaknya sebagai pemerintah desa sangat kesulitan untuk mengawasi pangkalan LPG bersubsidi ini kemana mereka melakukan pendistribusian simelon tersebut, yang diduga ada permainan harga diatas HET yang dirahasiakan oleh pihak pangkalan dengan pihak pengecer.
Dikatakannya, Pemdes di tuntut untuk ikut mengawasi pendistribusian simelon dari Pangkalan, tapi, tambah dia, bagaimana pihaknya bisa mengwasi hal itu, karena pihak pangkalan juga terkesan merahasiahkan pendistribusian simelon, Padahal disetiap desa kini sudah ada Bumdes, dia berharap agar pihak Hiswana migas memberi kesempatan kepada pihak Bumdes, untuk mengelola pendistribusian simelon, karena Bumdes akan mengenali warganya yang benar- benar untuk kebutuhan rumah tangga. Sebab Bumdes memiliki data jumlah Kepala Keluarga (KK). Sehingga kebutuhan gas melon dapat terukur melalu data yang palid.
“Sebenarnya, hal ini sudah menjadi rencana usaha Bumdes yang ada di desa kami, tapi kami menunggu kesempatan dari pihak Hiswanamigas agar bumdes dipercaya untuk mengelola pendistribusian simelon kepada warga. Dengan memiliki data yang akurat per Kepala Keluarga,maka kebutuhan simelon akan terukur. Selama ini kan pangkalan tidak memiliki data dengan jelas sehingga terjadi terus kelangkaan gas,”terangnya.
Lebih lanjut Iding menyampaikan untuk mengatasi kelangkaan simelon, perlu dilakukan lagi pendataan jumlah Kepala Keluarga (KK) hingga tercatat seberapa banyak kuota kebutuhan gas simelon disetiap desa, selain itu perlu dilakukan operasi pasar di setiap desa yang ada Pangkalan Gas. “Secara teknis, Bumdes dalam melakukan pendistribusian simelon, kami akan memberikan kartu Simelon kepada Semua warga yang kurang mampu. Jadi setiap warga yang membeli simelon di Bumdes itu mempunyai kartu pembelianmasing -masing. Jika tidak memiliki kartu simelon, ya tidak akan kami layani, sederhana kan ?, hinga tidak ada penyebrangan pasar, dan benar benar sampai ke sasaran”katanya
Dia juga menambahkan Kuota simelon di Desanya itu tercatat 2150 tabung, namun kenyataannya sekarang pangkalan hanya mendapat jatah 100 tabung dalam seminggu, ini merupakan hal yang tidak wajar dan tidak memihak kepada Msyarakat kecil yang membutuhkan gas bersubsidi, karenanya, tambah dia jika Bumdes diberi kesempatan oleh pihak Hiswanamigas kami akan lakukan dengan cara menggunakan kartu gas melon diharapkan akan aksi borong beli gas melon tidak terjadi ditengah masyarakat. “Ya harus ada terobosan pemikiran dari pihak Hiswana Migas dengan pemerintahan Desa jika ingin tidak terjadi kelangkaan. Warga atau konsumen harus punya kartu gas 3 kg,”ujarnya. (yos).
