Cap: Poto Anto Suheryanto sedang melakukan kegiatan pendataan dan pengarahan yang dilakukan oleh Dinsos dengan didukung oleh Pol PP, Polisi, KUA dan Dinkes.
KARAWANG.(MSS),-Keberadaan warung remang-remang (Warem) disepanjang pinggir jalan Raya Kali Asin Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari yang dimanfaatkan oleh beberapa Mucikari untuk digunakan tempat perdagangan sex melalui para Penjaja Sex Komersial (PSK) untuk melayani lelaki hidung belang. Hal ini tentunya membuat image wilayah itu menjadi Kecamatan yang populer dengan tempat lokalisasi prostitusi.
Terlebih dengan adanya bantuan berupa peralatan Tataboga yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang baru – baru ini melalui Dinas Sosial (Dinsos) kepada para PSK yang mangkal disekitar itu, ternyata langkah tersebut menuai kritik bagi tokoh masyarakat Jatisari.
Terkait hal itu, Anto Suherianto, Ketua PAC GP Ansor Jatisari mengatakan, pembinaan yang dilakukan oleh Dinsos terhadap para PSK merupakan kebijakan yang bisa menjadi bumerang bagi warga Jatisari. Pasalnya bantuan dari Dinsos seolah melegalkan adanya lokalisasi prostitusi ditempat tersebut.
“Untuk menyikapi keberadaan PSK dilokasi itu, akan lebih epektif dengan cara mengumpulkan semua para PSK disuatu tempat untuk diberikan pelatihan keterampilan. Agar kemudian selesai pelatihan mereka meninggalkan pekerjaan sebagai PSK,” papar Anto, Selasa (18/10).
Kemudian tindak lanjutnya adalah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan operasi secara rutin agar para mucikari, tidak lagi sebagai pelaku jasa prostitusi, atau menyediakan wanita PSK diwarungnya, hingga, tambah dia, para PSK yang sudah mendapat pelatihan keterampilan, tidak kembali lagi ke lokasi prostitusi ditempat yang biasa mereka mangkal sebelumnya.
“ Dengan dibiarkan begitu saja, apalagi seolah didukung oleh pemda, maka para PSK akan merasa dilegalkan untuk melakukan praktek prostitusi di warung remang-remang yang dibangun oleh para mucikari, intinya kami berharap agar pemerintah daerah harus bertindak agar Jatisari terbebas dari image sebagai tempat prostitusi. Bukan malah didukung,” tegasnya.
Dikatakannya, meski langkah yang dilakukan Dinsos bertujuan agar para PSK meninggalkan pekerjaannya sebagai PSK karena sudah dibekali peralatan tata boga. Itu tetap saja kurang efektif. Karena bantuan yang diberikan kepada para PSK dari Dinsos adalah ditempat mereka mangkal. “PSK yang dapat bantuan itu dipastikan bukan orang Jatisari. Jadi akan membuat mereka semakin betah tinggal di tempat itu, karena merasa tempat itu sudah legal ” ujarnya.
Lebih lanjut dia mencontohkan, disepanjang jalan daerah Cikopo-Cibungur Purwakarta saja, tempat-tempat mangkal PSK digusur dan diganti menjadi tempat jualan bibit tanaman bunga dan tumbuhan, lain sebagainya, sehingga para PSK bubar dan tidak lagi praktek ditempat tersebut. Sementara di Karawang PSK didukung dengan dibekali keterampilan dengan tidak direhabilitasi.”Kalau begini, artinya Karawang menjadi tempat penampungan PSK. Padahal Kabupaten tetangga sedang dilakukan pemberantasan,”
Ditempat terpisah, Kepala Kepala Desa Balonggandu Suhana, saat disinggung terkait adanya praktek prostitusi dilingkungan desanya, dia mengaku dirinya merasa sulit untuk menentukan sikap, agar kampung itu terbebas dari adanya praktek prostitusi, menurutnya para PSK dan Mucikari disitu hanya mencari napkah untuk sekedar menutupi kebutuhan hidupnya, walaupun itu merupakan penyakit masyarakat (Pekat).
“Sebenarnya bagi kami pemerintah desa, tidak setuju yang dengan adanya tempat prostitusi di tempat itu, karena membuat image kurang baik bagi desa kami, tapi untuk menghilangkan kesan tersebut dan melakukan tindakan, itu bukan kewenangan kami, jadi itu dikembalikan kepada yang lebih berkompeten dalam hal ini. terangnya singkat. (yos).
