Akibat Limbah Industri Air di Bendung Barugbug Kembali Menebar Bau Busuk

Pemerintahan

 

KARAWANG.(MSS),-Kegiatan reses itu merupakan ajang untuk menjaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan percepatan pembangunan Inffisik disetiap kecamatan. Tak sedikit jalan poros desa  yang ada di dapil V yang belum tersentuh pembangunan. Karena memang perbaikan infrastruktur dilakukan secara bertahap disesuaikan denga anggaran.

Halitu terungkap dalam reses bersama yang dilakukan Anggota DPRD Karawang yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, digelar di Aula Kantor Kecamatan Kotabaru Selasa (20/12). Dalam acara reses tersebut wakil rakyat yang hadir H.Danu Hamidi dari Fraksi Gerindra, Elievia Khrisiana,ST dari Fraksi PDIP dan H.Anda Suhanda dari Fraksi Partai Golkar. Beserta jajaran Muspika Kotabaru dan para kepala desa Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Tirtamulya.

“Kami para wakil rakyat akan lebih konsentrasi untuk percepatan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat. Seperti  perbaikan jalan poros desa yang sering dikeluhkan  setiap warga disetiap kecamatan, untuk kepentingan sarana angkutan”kata H.Danu Hamidi , Selasa (20/2),usai reses.

Diakuinya, keluhan para kepala desa di kecamatan Kotabaru dan Tirtamulya. Yang kami dengar mayoritas mengajukan perbaikan jalan poros yang kondisinya rusak berat, dengan banyaknya keluhan masyarakat, karenanya dia berjanji akan segera mengakomodir kebutuhan yang diinginkan para kepala desa. Karena kebutuhan kebutuhan jalan di setiap kecamatan itu sangat vital untuk meningkatkan produktivitas warga desa.

 “Kami akan lebih Fokus untuk memperjuangan perbaikan infrastruktur jalan poros desa, seperti di Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya yang berbatasan dengan kecamatan Lemah Abang, Jatisari, Banyusari dan Purwasari. Kondisi jalan porosnya perlu segera dilakukan pembangunan, karena di dapil V, yang meliputi daerah Jatisari, Kotabaru, Banyusari, Tritamulya dan Cikampek. Masuk katagori sebagai kecamatan yang berbasis pertanian. Jadi kebutuhan infrastruktur jalan itu perlu diperhatikan oleh Pemkab Karawang. Karena menyangkut ekonomi wargadari hasil produksi pertanian,” ujar Ketua Komisi B DPRD Karawang.

Menurut Elivia Khrisiana, dengan bertambahnya anggaran Dinas BMP Karawang menjadi 700 milyar ditahun anggaran 2017. Kebutuhan infrastruktur jalan disetiap kecamatan secara bertahap akan dapat direalisasikan.“Kami sebagai wakil rakyat akan ters berusaha untuk mendorong kepada Pemkab Karawang. Agar  perhatiannya lebih fokus terhadap kebutuhan infrastruktur jalan disetiap kecamatan,”ujarnya

 Selain kebutuhan infrastruktur jalan poros desa disetiap kecamatan, tambah Elievia bahwa yangtak kalah pentingnya adalah kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Listrik Desa (Lisdes), yang menjadi kebutuhan tersendiri bagi warga yang kurang mampu disetiap desa. “Kita sudah banyak berupaya terhadap kebutuhan PJU dan Lisdes gratis di Kecamatan Banyusari. Sudah ratusan titik yang sudah direalisasikan. Untuk kecamatan yang lainnya agar bersabar,karena hal ini akan direalisasikan secara bertahap dalam setiap tahun anggaran,”ujar ketua Komisi C DPRD Karawang.

 Hal senada juga dikatakan H. Anda Suhanda Anggota Komisi A DPRD Karawang, dia akan terus berupaya agar kebutuhan masyarakat segera terealisasi. Setiap pemdes harus pro aktif untuk membangun komunikasi dengan para wakil rakyat. Agar setiap kebutuhan yang diinginkan dapat terakses. “Intinya para kades harus pro aktif untuk menyampaikan aspirasi warganya kepada wakil rakyat. Agar apa yang diinginkan disampaikan melalui kegiatan reses dewan. Karenanya perlu dibangun komunikasi walau diluar kegiatan reses, hingga ada sinergitas antara pemdes dengan para wakil rakyat,”pungkasnya (yos).

 

 

 

Tinggalkan Balasan