MediaSuaraSorak.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, tidak lama lagi akan memiliki perumahan real estate. Perumahan itu rencananya diperuntukan bagi 100 PNS berstatus golongan rendah seperti dua dan tiga yang baru diangkat menjadi PNS di Linkungan Pemkab Bandung Barat.
Ketua Umum Korpri KBB, Maman S Sunjaya mengatakan melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) KBB, pihaknya akan membangun perumahan untuk para PNS yang baru diangkat atau yang berstatus golongan rendah seperti dua dan tiga. Adapun, konsep perumahan yang akan dibangun tersebut yakni real estate tapi dengan mekanisme pembiayaan yang lebih murah.
“Saya tegaskan ini perumahan ini bagi PNS golongan rendah yang baru diangkat dan belum memiliki rumah,” ungkap Maman kepada sejumlah awak mesia usai menghadiri musyawarah kabupaten II Korpri di kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (10/5/16).
Dikatakannya, rata-rata PNS di KBB sebetulnya sudah memiliki rumah karena mayoritas adalah PNS pindahan dari daerah lain. Untuk itu, peruntukan rumah yang dikonsepkan bertipe 36 ini lebih ditujukan kepada PNS yang belum memiliki rumah, khususnya bagi mereka yang bergolongan rendah atau yang baru diangkat. Dengan begitu, seluruh PNS di lingkungan pemerintah KBB bisa memiliki rumah sendiri.
“Data sih belum ada. Tapi kalau dilihat, PNS kita rata-rata sudah tua, tapi ada juga yang baru pengangkatan. Ini yang banyak,” katanya.
Terkait lokasi pembangunan perumahan bagi PNS itu, kata dia, masih disekitar Kecamatan Ngamprah yang merupakan ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan lokasi tepatnya berada di sekitar Desa Mekarsari dan Desa Cilame dengan luas lahan sekitar empat hektar.
“Lokasi pembangunannya juga sudah ada. Lahan perumahan ini masih berada di sekitaran kantor pemerintahan KBB, tepatnya di Desa Cilame dan Mekarsari,” ujarnya.
Meski lokasi lahannya sudah ada, tapi diakui Maman hingga kini masih terbentur dengan harga tanah yang terbilang mahal. Namun, pihaknya sudah bertemu dengan pihak pemilik tanah dan pengembang. Pasalnya target pembangunan fisik perumahan itu harus sudah bisa dimulai pada tahun ini.
“Pihak ketiga sudah menghadap kepada Korpri. Hanya, sekarang Korpri tinggal berkomunikasi dengan perbankan, yakni dengan Bank Jawa Barat Banten (BJB). Untuk membahas administrasinya dan membahas mekanisme pembayarannya. Apakah 20 atau 10 tahun misalnya,” ucapnya.
Mekanisme pembiayaan pada perumahan Korpri ini tentu akan melalui cicilan. Walaupun konsep perumahannya real estate, Maman meyakini harga rumah yang akan dibangun tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga rumah subsidi.
“Kalau dengan memperhitingkan struktur bangunannya, harga rumah Korpri yang dari kita ini di bawah dari perumahan subsidi itu,” ujarnya.